Kampanye Demi Popularitas Atau Elektabilitas

Kampanye Demi Popularitas Atau Elektabilitas

Pada musim pemilihan ini, sudah menjadi kewajaran umum bahwa kampanye adalah alat untuk menginformasikan sekaligus sebagai penarik suara bagi setiap kandidat yang mencalonkan sebagai anggota legislatif atau ekskutif. Tidak luput pula dalam ajang pilpres tahun ini, yang juga menggunakan kampanyesebagai wadah untuk mengumpulkan dukungan atau simpatisan bagi kedua Paslon (pasangan calon) baik Paslon 01 atau 02.

Pada dasarnya, kampanye merupakan media informasi publik untuk meminta doa restu, dukungan dan suara bagi kandidat sehingga mereka berhasil menduduki kursi panas yang diimpikannya. Karena berbentuk informasi, maka tentu , kampanye tersebut harus berisi dengan pertanyaan yang santun, tidak ada unsur SARA serta berdasarkan pada data/fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Namun sayangnya, model kampanye yang berkah tersebut sudah terkotori oleh oknum-oknum yang tak bertanggung jawab sehingga ia manjadi kampanye hitam (black Champaign). Sehingga kampanye semata-mata bertujuan untuk meningkatkan popularitas bukan elektabilitas; hanya untuk menarik simpatik publik bukan menyejahterakannya; hanya untuk pencitraan bukan pembuktian; dan hanya untuk jualan janji-janji bukan bukti. 

Dan ironisnya lagi, kampanye hitam tersebut juga seringkali menyinggung isu SARA khususnya isu agama untuk menjatuhkan lawan. Mereka tidak segan-segan membungkus kampanye tersebut dengan dukungan teks-teks agama sebagai argumentasi atau dengan mengutip fatwa ulama sehingga seakan-akan Paslon yang diusungnya benar-benar sah secara agama dan layak untuk dipilih secara demokratis publik. Maka tak heran bila kemudian muncul ide politik identitas sebagai satu-satunya jalan kampanye yang paling manjur untuk meraih dukungan suara di hati masyarakat.

Dan berikut ini, penulis hendak menampilkan dua bentuk contoh kampanye di kontestasi pilpres tahun ini yang ditunukkan untuk masing-masing kedua Paslon. Dan pertanyaan selanjutnya; apakah model kampanye berikut ini hanya demi meningkatkan popularitas semata atau demi elektabilitas keduanya?. Silakan Anda menilainya.

Model kampanye pertama adalah yang terkesan datang dari pendukung Paslon 01 dan dan memprovokasi paslon 02. Dalam ini, penulis dapatkan dari postingan media sosial di mana seakan-akan kampanye tersebut menilai sebelah pihak bahwa yang pantas menang adalah Paslon 01 bukan 02 karena hanya didasarkan pada hitung-hitungan cocok mencocokkan. Kampanye tersebut tertulis begini; 

01. Joko Widodo = 10 huruf

       Indonesia.      = 9 huruf

--------------------------------------------

                                19= 2019

10 + 9 = 19 = 2019

10 - 9 = 01 = Jokowi

02. Prabowo Subianto = 15 huruf

       Indonesia                = 9 huruf

--------------------------------------------------

                                           24= 2024

   15 + 9 = 24 = 2014

    15 - 9 = 06 = x. Anda belum beruntung . Silahkan coba lagi di 2024.

Bila diminta menilai kampanye ini, tentu penulis langsung menyatakan bahwa itu hanya asal-asalan. Bukan termasuk survei apalagi fakta yang berdata. Ia hanya perkiraan yang berdasarkan pada ilmu cocokologi. Penulis berkomentar seperti ini bukan dalam rangka menyudutkan Paslon 01 dan mendukung 02. Bukan. Melainkan hendak meluruskan dan menempatkan prosedur kampanye yang baik. Yakni harus berdasarkan pada fakta; bukan asal cocok mencocokkan. Sebagaimana yang telah disinggung di awal. Lebih dari itu, menang atau kalahnya suatu pemilihan juga bukan dari hasil prediksi perhitungan semacam itu; melainkan tetap menjadi bagian dari takdir Allah dan Iradah-Nya. Jadi berkampanye lah sesuai fakta yang logis, kredibel dan mencerdaskan.

Kemudian model kampanye kedua adalah yang dinilai datang dari pendukung Paslon 02 dan memprovokasi paslon 01. Sebab menyinggung isu agama bahwa calon presiden yang layak dipilih adalah presiden pilihan ulama bukan memilih ulama pilih presiden.  Lebih tepatnya, kampanye provokatif tersebut berslogan seperti ini: "Pilih presiden pilihan ulama dan jangan pilih ulama pilihan presiden".

Tentu, ketika mendengar slogan ini, siapapun--- termasuk penulis--- langsung menilainya sebagai bentuk provokatif yang amat keliru--- bila enggan mengatakan menyesatkan. Sebab, slogan itu lagi-lagi menguntungkan satu pihak dan merendahkan pihak lain. Bahkan sudah berbau SARA. padahal, sudah disepakati bahwa kampanye harus santun, cerdas dan mencerdaskan bukan memantik emosi atau membodohi publik. Slogan tersebut seakan-akan menyatakan bahwa yang layak menjadi presiden adalah calon yang direkomendasikan ulama. Bukan presiden yang memilih ulama sebagai wakilnya. Padahal, secara konstitusional, kedua Paslon tersebut sudah sah legal dan diterima oleh hukum. Berkaitan dengan larangan memilih Paslon 01, hemat penulis, itu sungguh keterlaluan. Sebab, boleh atau tidaknya memilih suatu kandidat kursi panas itu bukan semata-mata ditentukan dari konsensus satu orang (ulama/presiden) atau lembaga tertentu. Lebih tepatnya, soal pilih memilih sama sekali tidak ada kaitannya dengan sesat menyesatkan. Karena sama sekali tidak ada dalil/teks agama yang mengarah ke hal tersebut.

Jadi, cukuplah menampilkan kampanye demi menaikkan popularitas sembari merendahkan pihak lawan bahkan menyesatkannya. Mari kita serukan kampanye yang cerdas dan mencerdaskan; sopan dan menyejukkan. Karena inti dari kampanye adalah wadah untuk menguatkan tali silahturahmi dan pembuktian janji. []